Berikut ini adalah Undang-Undang ITE, yang menjelaskan tentang lajur hukum atau aturan-aturan tentang teknologi yang sedang berkembang. berikut adalah beberapa potongna tentang UU ITE,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu

proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap

terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia

sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga

mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai

pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat

nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat

dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh

lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi

yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan

kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang

secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk

perbuatan hukum baru;

d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara,

dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi

kepentingan nasional;

e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting

dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan

Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan

pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi

dilakukan secara aman untuk mencegah

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai

agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf

f, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :. . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK.

untuk selebihnya silahkan lihat disini